November 01, 2014 |  

 
 
  Latest Gallery  
 

 

PRESS RELEASE

NO. 3/HMS/I/2012

 

 

OTONOMI KHUSUS ACEH SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

 

Penyelesaian konflik internal di Aceh menjadi model yang dapat digunakan untuk penyelesaian berbagai sengketa internasional dewasa ini, demikian paparan yang disampaikan oleh Duta Besar I Gusti Wesaka Puja dalam diskusi panel bertema “Settling International Disputes: Lessons from the Past, Challenges for the Future” di New York pada hari Rabu (18/1/2012).

 

Diskusi panel yang merupakan hasil kerjasama PTRI New York, Perutusan Tetap Finlandia, serta International Peace Institute tersebut difokuskan pada mediasi sebagai penyelesaian konflik secara damai, dengan menggunakan pendekatan otonomi khusus yang diterapkan di Pulau Aland, Finlandia, serta Propinsi Aceh, Indonesia; maupun tantangan yang masih dihadapi dalam penyelesaian konflik yang masih berlangsung di Abyei (antara Sudan Utara dan Sudan Selatan) dan wilayah Kurdistan, Irak.

 

Mengawali pemaparannya dengan konteks sejarah dan proses penyelesaian konflik di Aceh, mulai dari pemberlakuan Humanitarian Pause (HP), Cessation of Hostilities (CoHa) hingga disepakatinya perjanjian damai Helsinki (MoU Helsinki), yang telah diberlakukan di Aceh melalui UU Pemerintahan Aceh (UU PA) No. 11 tahun 2006, Dubes I Gusti Wesaka Puja menggarisbawahi sejumlah pelajaran yang dapat ditarik dari kasus Aceh. Pertama, komitmen yang kuat dari kepemimpinan nasional. Kedua, kesepakatan antara pihak yang berkonflik seyogianya bersifat sekomprehensif mungkin, guna menghindari munculnya kembali konflik. Ketiga, penyelesaian politis yang menyeluruh akan lebih berhasil dibandingkan pendekatan bertahap. Keempat, lingkungan politik yang demokratis merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelesaian konflik. Kelima, pentingnya kondisi psikologis yang memadai dalam negosiasi. Keenam, perlunya peran seorang negosiator yang tangguh dan berpengalaman, adil, serta memiliki jaringan kerja internasional yang luas. Dan ketujuh, pihak-pihak yang melakukan negosiasi harus melakukan konsolidasi internal, sehingga tidak terjadi perpecahan di tubuh masing-masing pihak yang berpotensi mengganggu kesepakatan yang telah ada di antara kedua pihak.

 

Pada kesempatan yang sama, dalam pernyataan menutup diskusi panel, Deputi Wakil Tetap RI, Duta Besar Yusra Khan, menyampaikan bahwa pendekatan otonomi khusus sebagaimana yang diterapkan di Aceh telah terbukti memiliki keuntungan, sehingga patut dipertimbangkan oleh PBB maupun badan-badan internasional lain sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik internal secara damai. “Penting untuk meningkatkan saling percaya di kedua pihak yang berkonflik,” Dubes Yusra Khan lebih jauh menekankan. “Hal tersebut dapat tercapai upaya-upaya diplomatik dan politik secara terus menerus.”

 

Diskusi panel ini dibuka oleh Duta Besar Jarmo Viinanen dari Finlandia, dan menghadirkan pula pembicara Hon. Camilla Gunnell, Kepala Pemerintahan Pulau Aland, Finlandia; Hon. Elisabeth Nauclér, anggota Parlemen Finlandia; Dr. Suliman Baldo, Direktur Africa Program,International Center for Transitional Justice; Dr. Liam Anderson,Associate Professor of Political Science, Wright State University; serta Robert Dann, Chief a.i., Mediation Support, Policy and Mediation Division, Department of Political Affairs PBB.

 

 

New York, 18 January 2012

Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, New York
325 East 38th Street, New York, NY, 10016, USA
Tel: 1.212.972.8333,   Fax: 1.212.972.9780   -   www.indonesiamission-ny.org

 

GALLERY
RI Kutuk Keras Serangan Brutal Israel di Gaza
RI Kutuk Keras Serangan Brutal Israel di Gaza

Latest Press Release

New York - 29 October 2014.

RI MINTA EMBARGO KUBA DIAKHIRI

Featured Links

 
 
 
     
 


Copyright © 2013 - Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations
325 East 38th Street, New York, NY, 10016, USA
Telp : +1-212-972-8333 | Fax : +1-212-972-9780 | eMail: ptri@indonesiamission-ny.org

All Rights Reserved.