October 31, 2014 |  

 
 
  Latest Gallery  
 

 

PRESS RELEASE

NO.: 17/HUMAS/VII/2012

 

KOMITE PBB APRESIASI PROGRAM KESETARAAN GENDER INDONESIA

 




Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Linda Amalia Sari Gumelar, menyampaikan kemajuan upaya dan program Pemerintah dalam peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia pada Sidang ke-52 Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan PBB, atau CEDAW, di Markas Besar PBB, New York, hari Rabu (11/7/2012), dalam sesi pembahasan Laporan Periodik gabungan ke-6 dan ke-7 oleh Indonesia mengenai implementasi Konvensi CEDAW.

“Berbagai kemajuan tersebut antara lain pengarusutamaan gender dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi, penyusunan anggaran pembangunan yang responsif gender, dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam memerangi diskriminasi terhadap perempuan,” demikian disampaikan Menteri Negara PP dan PA.

“Peningkatan juga dicapai dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan melalui berbagai program dan skema pembangunan, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyakarat (PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), Desa PRIMA, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), Kredit Untuk Rakyat (KUR), dan Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), dan Bina Keluarga TKI,” lanjut Menteri Negara PP dan PA.

Menteri Negara PP dan PA menegaskan, “Pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan dan meningkatkan komitmennya bagi pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan pemberantasan diskriminasi terhadap perempuan serta terus menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional”.

Secara umum, Pemerintah Indonesia dipandang telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan Konvensi tersebut, dan untuk itu Pemerintah Indonesia didorong agar terus memajukan kesetaraan gender, memberdayakan perempuan, dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Komite juga memperlihatkan penghargaan atas upaya Pemerintah Indonesia dalam menggalang kerjasama dengan para pemangku kepentingan, termasuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan, serta organisasi masyarakat sipil, guna pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia. “Kami mengapresiasi kemajuan kesetaraan gender di Indonesia dan meyakini bahwa Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara muslim lainnya”, ungkap Ms. Naela M. Gabr, salah satu anggota CEDAW dari Mesir.

Komite CEDAW mencatat berbagai tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, seperti antara lain masih adanya peraturan daerah yang tidak responsif gender, meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan, akses terhadap kesehatan reproduksi, tingginya angka kematian ibu, dan perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga dan pekerja migran.

Komite CEDAW lebih lanjut mengharapkan Pemerintah Indonesia untuk antara lain melanjutkan upaya dan program yang telah dilakukan, merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak responsif gender, meningkatkan usia minimum perkawinan dan kesetaraan hak dan kewajiban dalam perkawinan, meningkatkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, dan meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan di bidang kesehatan reproduksi.

Komite CEDAW merupakan Komite yang dibentuk untuk mengkaji pelaksanaan Konvensi CEDAW oleh negara-negara pihak, dan beranggotakan 23 orang pakar di bidang hak asasi manusia dan gender, yang bekerja dalam kapasitas pribadi dan independen. Saat ini Komite CEDAW diketuai oleh Ms. Silvia Pimentel dari Brazil. Sidang ke-52 Komite CEDAW yang diselenggarakan pada tanggal 9-27 Juli 2012 membahas Laporan Periodik sejumlah negara pihak Konvensi CEDAW, yakni Indonesia, Guyana, Bulgaria, Jamaica, Meksiko, Selandia Baru, Samoa dan Bahamas. Komite CEDAW akan menyampaikan hasil laporan pembahasan beserta hasil observasi dan kesimpulan sebelum atau segera setelah berakhirnya Sidang ke-52 CEDAW.

Delegasi RI dalam pembahasan Laporan Periodik Indonesia ke-6 dan 7 dipimpin oleh Menteri Negara PP dan PA dengan para anggota dari wakil-wakil Kementerian PP dan PA, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri dan PTRI New York.

 

 

 

New York, 11 Juli 2012

 


 

Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, New York
325 East 38th Street, New York, NY, 10016, USA
Tel: 1.212.972.8333,   Fax: 1.212.972.9780   -   www.indonesiamission-ny.org

 

GALLERY
RI Kutuk Keras Serangan Brutal Israel di Gaza
RI Kutuk Keras Serangan Brutal Israel di Gaza

Latest Press Release

New York - 29 October 2014.

RI MINTA EMBARGO KUBA DIAKHIRI

Featured Links

 
 
 
     
 


Copyright © 2013 - Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations
325 East 38th Street, New York, NY, 10016, USA
Telp : +1-212-972-8333 | Fax : +1-212-972-9780 | eMail: ptri@indonesiamission-ny.org

All Rights Reserved.