KTT DUNIA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2002
PELUANG DAN TANTANGAN BAGI INDONESIA BARU

UMUM

1.          Isu lingkungan hidup dan pembangunan memenjadi agenda penting masyarakat international di forum regional dan multilateral sejak tahun 1972 setelah pelaksanaan konperensi internasional mengenai "Human Environment" di Stockholm, Swedia dan khususnya setelah KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992. Sejak itu, masyarakat internasional menilai bahwa perlindungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama dan perlindungan lingkungan hidup tidak terlepas dari aspek  pembangunan ekonomi dan sosial.

2.          Negara-negara berkembang, berhasil menuangkan hal-hal penting bagi kepentingan mereka di dalam kesepakatan yang tertuang di dalam prinsip-prinsip "Deklarasi Sotckholm", "Deklarasi Rio de Janeiro" dan Agenda 21. Hal-hal penting tersebut antara lain keterkaitan erat antara pembangunan dengan perlindungan lingkungan hidup, komitmen negara maju untuk meningkatan kerjasama internasional melalui program  peningkatan pembangunan di negara-negara berkembang, penyaluran dana bantuan dan alih teknologi dari negara-negara maju termasuk  peningkatan stabilitas harga komoditi, komitmen negara maju untuk menyadiakan bantuan luar negeri sebesar 0,7% [1] dari Produk Domestik Bruto. Deklarasi Stockholm juga mengakui kedaulatan sepenuhnya bagi setiap negara dalam pelaksanaan eksplorasi dan mengelola sumber daya alam sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan masing-masing negara. [2]

3.          Dalam perkembangannya, sidang Majelis Umum PBB ke-27 (SMU-PBB) tahun 1972 telah membentuk Governing Council United Nations Environment Programme (GC-UNEP) yang diberi mandat antara lain mendorong kerjasama internasional bidang lingkungan hidup, menerbitkan laporan mengenai kondisi lingkungan global termasuk mengkaji dampak penerapan kebijaksanaan dalam bidang lingkungan bagi kegiatan pembangunan di negara-negara berkembang. [3] SMU-PBB pada tahun 1982 juga  mengesahkan "World Charter for Nature" dan "Deklarasi Nairobi" yang pada intinya menekankan kembali keprihatinan masyarakat dunia terhadap semakin meningkatnya kerusakan lingkungan dan urgensinya penanganan masalah ini melalui kerjasama global.

4.          Terlepas dari beberapa keberhasilan dalam bidang normatif dan institusional, kondisi lingkungan hidup global tidak mengalami perbaikan malah cenderung merosot [4] dan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat bangsa-bangsa juga mengalami penurunan. Menipisnya lapisan ozon yang sangat berbahaya bagi kesehatan, peningkatan permukaan air laut karena akibat pemanasan bumi (global warming),  punahnya sumber daya kelautan, penggundulan hutan dan penggurunan serta degradasi lahan, keterbatasan sumber air bersih merupakan indikasi semakin rusaknya kondisi lingkungan hidup global. Kemiskinan, penurunan kualitas kesehatan umat manusia, marginalisasi negara-negara berkembang, terjangkitnya epidemi seperti HIV-AIDS merupakan indikator kondisi sosial ekonomi yang semakin merosot dan factor-faktor ini sangat tidak kondusif dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup yang sangat penting bagi generasi kini dan mendatang.

5.          KTT Bumi 1992 telah menghasilkan Deklarasi Rio, Agenda 21, Forests Principles dan Konvensi Perubahan Iklim (Climate Change) dan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity). Untuk pertama kalinya peranan aktor non pemerintah yang tergabung di dalam "major groups" [5] mendapat pengakuan dan sejak saat itu peranan mereka di dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara efektif tidak dapat diabaikan. KTT Bumi juga menghasilkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan yang mengandung 3 pilar utama yang saling terkait dan saling menunjang yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.  

6.          Transformasi politik dan ekonomi yang fundamental di Indonesia setelah mengalami krisis multidimensional telah membawa peluang dan tantangan tersendiri bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Melalui program reformasi di segala bidang, terbuka kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berperan secara aktif di dalam melaksanakan program pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, peningkatan kapasitas baik sumber daya manusia maupun institusional termasuk upaya sosialisasi yang lebih luas dan pemberdayaan masyarakat madani merupakan tantangan yang harus di atasi disamping tatangan baru setelah berlakunya Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

7.          Komitmen pemerintah RI melanjutkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan telah digariskan di dalam Garis Besar Haluan Negara serta program-program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional melalui pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukungnya guna membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. [6]   Peranan aktif  Indonesia di dalam pembahasan isu pembangunan berkelanjutan dan persiapan pelaksanaan World Summit on Sustainable Development 2002 dimaksudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat bangsa-bangsa mengenai komitmen Indonesia tersebut. Kebijakan pemerintah mempertahankan pos Menteri Negara Lingkungan Hidup di dalam kabinet gotong royong serta upaya pemerintah membentuk Dewan Pembangunan Berkelanjutan dinilai masyarakat internasional sebagai komitmen kuat pemerintah RI melaksanakan program pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

KTT DUNIA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2002

6.          Pengkajian  secara menyeluruh dan komprehensif 10 tahun pelaksanaan Agenda 21 [7] akan dilaksanakan tahun 2002 dalam bentuk Konperensi Tingkat Tinggi Dunia (World Summit on Sustainable Development/WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan pada tanggal 2 - 12 September 2002. Sesuai dengan Resolusi SMU-PBB ke-55 tahun 2000, tujuan utama WSSD adalah tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan Agenda 21 tetapi juga menghidupkan kembali komitmen global mengenai pembangunan berkelanjutan dengan cara mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan serta mencari upaya untuk memfasilitasi keberhasilan dan mengatasi hambatan. Proses pengkajian tersebut dilakukan mulai dari tingkat lokal, nasional, sub regional, regional dan global yang dilakukan secara komprehensif dengan tetap menekankan pentingnya keterkaitan erat antara ketiga pilar utama pembangunan berkelanjutan. [8]

7.          Proses pengkajian di tingkat nasional, sub-regional dan regional diharapkan dapat diselesaikan tahun 2001 dan proses pembahasan substantif secara global akan dimulai Januari 2002 dengan melibatkan peranan aktif semua "major groups" guna mejamin tercapainya hasil-hasil konkrit yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam perkembangannya sampai saat ini, proses persiapan telah dilaksanakan di tingkat local, nasional dan sub-regional.

8.          Hal-hal yang menonjol dan bersifat lintas sektoral yang setiap tahun muncul di dalam pembahasan di CSD adalah isu "means of implementation", khususnya berkaitan dengan financial resources and mechanisms, transfer of environmentally sound technology, cooperation and capacity building serta pola produksi dan konsumsi (consumption and production pattern), perdagangan dan lingkungan hidup, bioteknologi, kesehatan dan pembangunan berkelanjutan. Isu sektoral yang bersifat krusial dan sensitif mencakup antara lain energi, air bersih, kelautan termasuk pencemaran pantai, over-fishing dan pencemaran limbah berbahaya dan mengandung radio aktif serta pengelolaan hutan.

9.          Beberapa isu yang menonjol di dalam proses pembahasan KTT Dunia Pembangunan Berkelanjutan termasuk tertundanya penyelesaian perundingan Protokol Kyoto mengenai perubahan iklim, implementasi "Bio-safety Protocol",  implementasi Konvensi Penggurunan, implementasi SFM di dalam kerangka United Nations Forum on Forests, memberlakukan "International Treaty on Persistent on Persistent Organic Pollutants (POPs). Beberapa keberhasilan telah dicapai antara lain mengurangi pemakaian "ozone depleting substances/OD" melalui Protokol Montreal dan semua amandemennya dinilai berhasil mengurangi secara signifikan penggunaan ODS.

PELUANG DAN TANTANGAN BAGI INDONESIA

10.     Peranan aktif pemerintah RI disesuaikan dengan amanat yang digariskan baik GBHN maupun program yang digariskan pemerintah dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan nasional melalui pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. [9] HaHHnshaPengakuan masyarakat internasional kepada Indonesia menjadi ketua Preparatory Committee WSSD dan menjadi tuan rumah sidang persiapan terakhir pada tingkat Menteri WSSD membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan WSSD.

11.       Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengeluarkan Agenda 21 Indonesia nasional mengenai strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional pada tahun 1997 serta memiliki Agenda 21 Sektoral yang dapat dijadikan dasar di dalam meningkatkan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan. Indonesia meratifikasi seluruh konvensi hasil UNCED 1992 (UNFCCC, UNCBD dan UNCCD) dan memiliki perangkat normatif penunjang pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup serta beberapa ketentuan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri. [10]

12.       Pencanangan program pemerintah yang dikoordinasikan oleh kantor Menneg LH, antara lain 7 kegiatan utama yakni bumi lestari, sumber daya alam lestari, program kali bersih, program langit biru, adipura, laut dan pantai lestari serta manajemen lingkungan memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat luas dan instansi terkait serta masyarakat internasional dalam pelaksanaannya. Dalam kaitannya dengan "compliance and enforcement", pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Bidang Lingkungan, BAPEDAL juga menunjukkan kesungguhan dan komitmen pemerintah yang kuat. [11]  

13.     Kebijakan pemerintah mempertahankan pos Menteri Negara Lingkungan Hidup di dalam kabinet reformasi juga dinilai masyarakat internasional sebagai komitmen kuat pemerintah RI melaksanakan program pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pencanangan program pemerintah yang dikoordinasikan oleh kantor Menneg LH, antara lain 7 kegiatan utama yakni bumi lestari, sumber daya alam lestari, program kali bersih, program langit biru, adipura, laut dan pantai lestari serta manajemen lingkungan memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat luas dan instansi terkait serta masyarakat internasional dalam pelaksanaannya. Dalam kaitannya dengan "compliance and enforcement", pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Bidang Lingkungan, BAPEDAL juga menunjukkan kesungguhan dan komitmen pemerintah yang kuat. [12]

14.     Pelaksanaan program pembangunan berwawasan lingkungan di era reformasi pasca krisis menghadapi berbagai tantangan khususnya menyangkut sumber dana, peningkatan kapasitas baik sumber daya manusia maupun institusional termasuk upaya sosialisasi yang lebih luas dan pemberdayaan masyarakat madani untuk mendukung berbagai program yang telah dicanangkan. [13]   Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta kelembagaan, dukungan luas dari berbagai instansi pemerintah termasuk "major stakeholders" terkait dan sumber dana serta tantangan baru dampak pemberlakuan Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memerlukan upaya pemecahan yang dapat diatasi melalui penggalangan kerjasama bilateral, regional dan global.

15.       Dalam seminar nasional di Jakarta tgl 8 Pebruari 2001, Administrator UNDP, Malloch Brown mengemukakan bahwa keputusan Majelis Umum PBB memilih Indonesia menjadi tuan rumah KTM prepcom WSSD dinilai sangat tepat dan dapat berdampak positif dalam pembahasan persiapan WSSD. Hal ini didasarkan dua hal utama yakni Indonesia merupakan personifikasi dari keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan serta kepemimpinan Indonesia baik sebagai ketua biro prepcom dan tuan rumah KTM menandai pulihnya Indonesia setelah mengalami krisis. Dalam kaitan ini, salah satu manfaat yang harus dimanfaatkan Indonesia adalah pemulihan citra dan penggalangan bantuan dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral untuk pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

16.     Negara-negara maju senantiasa menegaskan bahwa sumber keuangan utama di dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan adalah sumber dana domestik dan berbagai "innovative resources" seperti mekanisme "clean development mechanism, carbon trading", sedangkan ODA hanya merupakan pelengkap yang implementasinya dikaitkan dengan kondisionalitas mengenai isu "domestic enabling environment". Di pihak lain, negara-negara berkembang menilai bahwa ODA merupakan kewajiban utama dan mekanisme inovatif lainnya merupakan pelengkap. Dalam kaitan ini, sidang ke-8 CSD telah mengidentifikasi 4 prioritas pembahasan baik dalam kerangka "financing for development" maupun dalam kerangka WSSD yakni mobilisasi sumber dana domestik, peningkatan kerjasama internasional dan mobilisasi sumber dana internasional, memperkuat mekanisme keuangan yang ada serta mengeksplorasi mekanisme inovatif serta pengembangan kemitraan pemerintah dan swasta. [14]

17.     Salah satu isu yang cukup menonjol adalah "global governance on environment" yang dikaitkan dengan upaya memperkuat UNEP sebagai mekanisme global dan sentral menangani masalah lingkungan hidup termasuk mengkoordinasikan komplementaritas berbagai konvensi lingkungan. Dalam kaitan ini, beberapa negara berkembang menilai bahwa UNEP harus diperkuat sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/53/242. Berangkat dari resolusi ini, Direktur Eksekutif UNEP menghendaki peranan UNEP yang lebih besar kuat yang  mencakup peranan koordinasi, pengembangan mekanisme monitoring dan "compliance", meningkatkan koherensi dan sinergi implementasi berbagai konvensi lingkungan termasuk koherensi isu perdagangan dan lingkungan isu yang saling mendukung. [15]

18.     Isu pengentasan kemiskinan dan masalah kesehatan dan lingkungan hidup juga ditonjolkan oleh beberapa negara khususnya Uni Eropa dengan asumsi pemikiran bahwa penyebab utama berlangsungnya kerusakan lingkungan hidup adalah kemiskinan yang akut di negara-negara berkembang. Tanpa penangangan yang komprehensif terhadap isu kemiskinan, maka upaya masyarakat internasional melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan akan sia-sia. Dalam kaitan ini, negara-negara berkembang prinsipnya sepakat bahwa kemiskinan adalah salah satu penyebab dari berbagai penyebab penting lainnya seperti pola konsumsi dan produksi yang tidak sustainable, globalisasi dan sustainable development serta tidak tersedianya sumber keuangan dan teknologi yang memadai.

19.     Beberapa negara mengidentifikasi bahwa isu-isu sektoral yang perlu ditonjolkan dalam WSSD mencakup masalah air bersih (fresh water) serta energi mengingat sensitivitas dan kompleksivitas yang berpotensi menjadi sumber konflik. Isu-isu lainnya termasuk kelanjutan perundingan Protokol Kyoto dan implementasi Konvensi Perubahan Iklim, Konvensi Keaneka-ragaman Hayati, Konvensi Pencegahan Penggurunan disamping proses pemberlakuan "international treaty on persistent organic pollutants". Proses pembahasan sustainable forest management dalam kerangka UNFF akan memasuki tahun kedua pada saat pelaksanaan WSSD 2002 dan sesuai yang diharapkan beberapa negara, proses pembahasan pembentukan konvensi diharapkan dapat dimulai. 

20.     Mengingat proses pembahasan global governance on environment sudah mulai bergulir di UNEP melalui Keputusan UNEP 21/21, maka peranan aktif Indonesia dalam hal ini kiranya dapat dimotori oleh Departemen Luar Negeri dengan menggunakan Resolusi Majelis Umum PBB no. A/RES/53/242 sebagai bahan pijakan dan landasan perundingan karena resolusi ini telah memuat 3 unsur pokok yang penting yakni global ministerial meeting, environment management group, sinergi berbagai konvensi dan memperkuat sumber daya manusia dan sumber keuangan UNEP.

21.     Sebagai ketua preparatory committee, diharapkan Indonesia selalu konsekuen menegakkan konsensus untuk membahas ketiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang serta mendorong semangat kemitraan global dan kerjasama untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat internasional baik negara berkembang maupun negara maju.