PRESS RELEASE PTRI NEW YORK

Indonesia Pimpin Konsensus Isu Perubahan Iklim di PBB

Indonesia berhasil mendorong tercapainya konsensus dalam perundingan mengenai perubahan iklim di PBB. Selasa (20/11), Komite II SMU PBB dalam konsultasi informal berhasil mencapai konsensus mengenai resolusi tentang perubahan iklim. Indonesia sendiri bertindak sebagai fasilitator yang memimpin jalannya perundingan tersebut. Hadir dalam perundingan wakil-wakil dari negara-negara berkembang (G-77) dan negara-negara maju (AS, EU, Jepang, Kanada, Norwaegia, Selandia Baru, Swiss, Rusia dan Australia).

Resolusi ini berisi desakan bagi semua negara untuk mengimplementasikan komitmennya dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Resolusi ini juga menegaskan perlunya upaya menangani dampak perubahan iklim melalui integrasi tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, penanganan dampak perubahan iklim juga harus sejalan dengan upaya mendorong pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang.

Ditegaskan pula dalam resolusi ini, perlunya dukungan teknis dan finansial, penguatan kapasitas, serta akses dan transfer teknologi untuk membantu negara-negara berkembang yang mengalami dampak paling serius dari perubahan iklim.

Sinyal Positif untuk Bali

Perundingan mengenai resolusi ini diwarnai oleh perdebatan alot mengenai beberapa isu krusial. Perundingan juga sempat terancam deadlock akibat lebarnya perbedaan pendapat terutama antara EU, Amerika Serikat, dan negara-negara berkembang (G-77).

Sebagai fasilitator perundingan, Indonesia berhasil menawarkan formulasi yang dapat menjembatani perbedaan pandangan tersebut.

Resolusi yang sama pada tahun sebelumnya disahkan melalui pemungutan suara karena besarnya perbedaan pandangan dan kepentingan negara-negara terhadap isu perubahan iklim

Pencapaian konsensus ini memberikan sinyal positif bagi perundingan COP-13 UNFCCC yang akan diselenggarakan di Bali tanggal 3-14 Desember mendatang. Secara khusus resolusi ini menyebutkan arti penting konferensi Bali dalam upaya menghasilkan suatu terobosan penting dalam penanganan dampak perubahan iklim.
“Bali Roadmap” diharapkan dapat menghasilkan komitmen mengenai kerangka kerja penanganan dampak perubahan iklim pasca 2012. Seperti diketahui, pada tahun 2012 mandat Kyoto Protokol akan berakhir.