No.120/HMS/VI/01

Press Release

Sidang Khusus Majelis Umum PBB ke-25 mengenai Pemukiman diselenggarakan pada tanggal 6 - 8 Juni 2001 di Markas Besar PBB New York.  Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Ir. Erna Witoelar akan memimpin Delegasi RI yang terdiri dari unsur pemerintah, parlemen, swasta/bisnis, NGO dan termasuk PTRI New York dalam sidang yang akan menilai secara menyeluruh pelaksanaan hasil-hasil yang dicapai dari Konferensi PBB mengenai Pemukiman "United Nations on Human Settlements/Habitat II "pada tahun 1996 di Istanbul. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menemukan formula baru guna meraih tujuan bersama yang digariskan oleh Agenda Habitat yaitu ketersediaan pemukiman layak untuk semua lapisan masyarakat (adequate shelter for all ) dan pengembangan pemukiman yang sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable human settlemants development ). 

Pada pertemuan ini Menteri Erna Witoelar telah dicalonkan oleh kelompok Asia untuk duduk sebagai Ketua/Anggota Komite Thematic, dimana setiap negara anggota akan berdialog dan mempresentasikan keberhasilan implementasi dari Agenda Habitat sejak tahun 1996. Pembahasan ini dimaksudkan menjadi bagian dari solusi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan guna menciptakan kemitraan dalam melaksanakan Agenda Habitat pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Menurut Pusat kajian PBB mengenai Pemukiman, disebutkan bahwa sampai dengan tahun 2030, penduduk dunia yang tinggal di perkotaan akan mencapai 60% dan sebagian besar jumlah tersebut akan berada di negara-negara berkembang. Pada tahun 2015, diperkirakan terdapat 153 dari 358 kota di dunia yang memiliki 1 juta penghuni lebih berada di Asia, sedangkan 27 mega-kota yang melebihi 10 juta, 15 berada di Asia.  Lebih lanjut laporan mengindikasikan bahwa jika pembangunan tetap dilakukan secara tidak teratur dan tidak terencana, maka masa depan pemukiman di negara-negara berkembang akan suram dan hal ini berdampak negatif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Laporan juga mengatakan bahwa globalisasi telah berdampak pada peningkatan kemiskian di pemukiman perkotaan maupun pedesaan serta peningkatan daerah kumuh di perkotaan.

Menurut laporan PBB mengenai pemukiman masalah yang timbul banyak diakibatkan oleh bencana alam atau konflik di suatu wilayah, namun masalah lain adalah berkurangnya komitmen internasional dalam membantu pembangunan pemukiman penduduk. Lebih lanjut disebutkan ada 5 prioritas kebijakan yang patut diangkat bagi komitmen internasional yaitu pemerintah kota yang lebih baik (urban govennance); hak-hak perumahan (housing rights); pelayanan jasa perkotaan (basic urban services); keselamatan perkotaan (urban safety); proses perkotaan yang berkelanjutan (sustainable urban processes).

Di pihak lain, laporan PBB itu juga mengakui sisi positif kehadiran globalisasi yang telah membuat dunia menjadi jaringan tanpa batas bagi kota-kota yang saling terkoneksi.  Dimana kekuasaan semakin tersebar dan bertambahnya pemerintahan yang demokratik.  Juga berkembangnya usaha-usaha kerjasama antar sektor publik dan privat dan kemudian meningkatnya kesadaran akan hak-hak wanita, sosial maupun lingkungan.

                                                                         New York, 5 Juni 2001