PIDATO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA
SIDANG MAJELIS UMUM KE-58
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
New York, 23 September 2003
Yang Mulia Ketua Sidang Umum,
Para Yang Mulia Ketua Perwakilan Negara-negara Anggota,
Pertama-tama izinkan saya minta perhatian
kita semua terhadap kenyataan, bahwa walau dengan segala kekurangan
dan kelemahan yang dimiliki, harus diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa
telah menunjukkan banyak jasa dan sumbangannya, baik bagi kemanusiaan
pada umumnya maupun bagi negara-negara anggota pada khususnya.
Badan dunia ini secara terus menerus telah berusaha mengembangkan
standar minimum dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Badan
dunia ini juga telah mengembangkan dan mencoba seefektif mungkin menerapkan
hukum internasional yang mengikat setiap negara anggota. Ia juga membangun
dan mengoperasikan berbagai perangkat yang berguna baik untuk mencegah
dan menyelesaikan konflik antar negara, maupun untuk mengembangkan
kerangka kerjasama antar negara.
Karenanya, melalui forum yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan
terimakasih dan penghargaan kami kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sejarah nasional kami menyimpan catatan tentang sumbangan organisasi
ini, sejak peran mediasi semasa perjuangan mempertahankan kemerdekaan
nasional kami antara tahun 1945 – 1949, hingga perjuangan mengisi
kemerdekaan, yang kami lakukan dengan pembangunan dalam tahun-tahun
sesudahnya.
Negara kebangsaan kami yang berdiri diatas pluralitas ras, etnik,
agama, dan budaya, bukan saja paling majemuk, tetapi juga merupakan
negara kepulauan yang mungkin terbesar di dunia. Untuk sebagian besar,
rakyat kami masih hidup dalam pola kehidupan masyarakat tradisional
yang tersebar pada lebih dari 17.000 pulau di sekitar ekuator. Terpaan
krisis ekonomi yang paling buruk dampaknya dalam sejarah nasional
kami, telah menyulut tidak hanya konflik horizontal antar etnik dan
antar golongan yang banyak memakan korban, tetapi juga berbagai gerakan
separatis di berbagai daerah. Dengan susah payah kami menanggulangi
semua kemelut tersebut, dan semua itu telah lebih memperlemah kemampuan
untuk memulihkan perekonomian nasional kami.
Sementara masalah-masalah tadi belum terselesaikan, sejak tahun 2002
yang lalu kami dikejutkan lagi oleh hadirnya aksi terorisme internasional
di tanah air kami. Dalam waktu yang cukup lama kami tidak percaya
bahwa terorisme internasional bisa terjadi di Indonesia, yang secara
tradisional menganut budaya yang amat toleran terhadap segala perbedaan.
Sekarang kami harus mengakui kenyataan bahwa Indonesia telah dijadikan
sasaran, dan telah memakan banyak korban.
Kami berpikir dan bertanya, mengapa aksi seperti itu dapat terjadi,
apa yang sesungguhnya melatarbelakangi, motif dan argumennya, apa
kaitannya dengan jaringan terorisme internasional, dan bagaimana cara
mencegah, menangkal serta menanggulanginya secara efektif.
Kami telah mengeluarkan serangkaian undang-undang yang tegas untuk
mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme itu. Dengan sarana hukum
kami berhasil membongkar jaringan dan menangkap para pelaku terorisme
ini, dan membawanya ke pengadilan. Beberapa orang di antara mereka
sudah dijatuhi hukuman yang setimpal.
Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam mendukung kebijakan
nasional ini. Organisasi-organisasi umat Islam Indonesia yang besar
dan kuat, seperi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, ataupun Majelis
Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh terkemuka umat Islam, mengutuk aksi
terorisme tersebut.
Hal ini penting, karena para pelaku teror yang jumlahnya tidaklah
banyak, tetapi sangat fanatik biasanya menyatakan bahwa mereka berjuang
demi agama Islam. Memang tidak banyak yang percaya bahwa agama Islam,
yang mengajarkan persamaan, keadilan dan persaudaraan, bisa dijadikan
landasan pembenaran untuk aksi pemboman semena-mena di berbagai tempat.
Sementara itu, seperti halnya di negara-negara lain yang masyarakat
bangsanya sebagian besar menganut agama Islam, aliran “mainstream”
yang dianut oleh umat Islam Indonesia adalah bersifat moderat dan
sangat anti kekerasan.
Bagaimanapun, para pelaku aksi teror tersebut selain kelompok kecil
sempalan dari umat Islam Indonesia yang besar, juga merupakan bagian
dari jaringan terorisme internasional. Mereka bergerak dengan motif
dan argumen pembenar yang berpangkal dari berkepanjangannya sikap
tidak adil yang diperlihatkan oleh negara-negara besar terhadap negara-negara
yang penduduknya beragama Islam, terutama dalam menyelesaikan konflik
Timur Tengah.
Kita benar-benar perlu bersikap arif dan realistik dalam menghadapi
persoalan yang sudah berlangsung lama ini. Bagaimanapun, sulit bagi
kita sekarang ini untuk membantah kesan bahwa kebijakan penyelesaian
konflik di Timur Tengah bukan saja tidak adil tetapi juga sangat memihak.
Konflik Timur Tengah jelas bukan konflik agama atau konflik antar
umat beragama, walau di dalamnya ada pula dimensi keagamaannya.
Kita semua sesungguhnya sangat mengetahui hal itu. Apapun alasan kita
masing-masing, harus kita akui bahwa ketiadaan sikap adil, ditambah
dengan memuncaknya rasa dipinggirkan dan diabaikan, dan tersendatnya
saluran formal untuk memperjuangkan aspirasi, telah menyuburkan tumbuhnya
iklim kekerasan. Dalam pandangan kami, inilah sesungguhnya bibit dan
akar persoalan yang akhirnya berujung pada lahirnya tindak terorisme
yang malah menimbulkan petaka dan kepedihan. Melalui forum yang terhormat
ini saya menghimbau seluruh pimpinan negara-negara anggota PBB, untuk
membuka pintu hati dalam mempertimbangkan masalah yang sangat penting
bagi perdamaian dunia, kesejahteraan umat manusia, dan kelangsungan
kemanusiaan ini. Kita pasti dapat mewujudkan hal itu, bila kita bersedia
melihat semua itu dengan mata hati dan pikiran yang jernih. Kita memang
tidak perlu menjadi Sang Maha Pengadil. Yang perlu, sekedar berpikir
dan bersikap adil.
Sungguh sangat tidak menguntungkan bahwa kita sangat lambat mengenali
akar masalah tersebut. Perang yang terjadi di Timur Tengah beberapa
bulan yang lalu, lagi-lagi adalah cermin dari keadaan tersebut. Masalah
yang ditimbulkan oleh perang tersebut ternyata jauh lebih banyak dari
yang hendak diselesaikannya. Saya percaya bahwa banyak pelajaran yang
dapat kita tarik dari perang Irak ini.
Sidang yang saya hormati,
Dalam rangka mencegah, menangkal serta menyelesaikan masalah terorisme
internasional ini, melalui forum yang mulia ini izinkanlah saya mengusulkan
agar negara-negara, yang warganegaranya menjadi sasaran utama dari
kelompok-kelompok terorisme internasional ini, bersedia untuk meninjau
kembali dan menyempurnakan kebijakan anti terorisme yang mereka anut,
khususnya dalam menangani konflik Arab – Israel di Timur Tengah.
Arah yang perlu dituju adalah perlakuan yang lebih adil serta kesan
yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang bertikai di kawasan
tersebut.
Sungguh sangat banyak pemuka umat Islam Indonesia yang percaya bahwa
jika negara-negara besar bisa bersikap lebih adil, dan tidak memberi
kesan memihak kepada pihak-pihak yang bertikai di Timur Tengah, sebagian
besar akar masalah terorisme yang dilancarkan atas nama Islam yang
sudah barang tentu tidaklah absah sudah bisa diatasi.
Sebagai Kepala Negara dengan penduduk muslim yang terbesar di dunia,
saya berharap kita memberi perhatian terhadap soal ini. Marilah kita
cegah, agar akar terorisme tersebut tidak meluas dan memancing lahirnya
berbagai ketidakpuasan yang lain, termasuk di bidang-bidang sosial
dan ekonomi. Kegagalan WTO baru-baru ini, dan masih tetap lambatnyajika
tidak dapat dikatakan berhenti pelaksanaan berbagai agenda sosial
dan ekonomi global, bukan tidak mungkin akan semakin memperbanyak
permasalahan di dunia ini.
Kita semua berkepentingan dengan terwujudnya satu dunia yang lebih
aman, lebih adil, lebih sejahtera, serta lebih manusiawi. Bukankah
itu tujuan luhur yang dinyatakan secara eksplisit dalam Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada bulan Juni 1945 dahulu?
Demikianlah, segalanya memang telah berubah dengan cepat. Teknologi
telah semakin menjadikan dunia bagaikan ruang yang terbuka dan tanpa
batas yang jelas. Kehidupan dan sistem nilai didalamnya juga berkembang
pesat. Banyak sekali tatanan dan bahkan perangkat, baik kelembagaan
maupun tatakerjanya, yang semestinya diganti, disesuaikan, dan disempurnakan.
Empat puluh tiga tahun yang lalu, tahun 1960, Presiden kami yang pertama,
Dr. Ir. Soekarno, berbicara dengan sangat jelas mengenai soal ini.
Dalam pidato di depan sidang yang sama seperti sekarang ini, yang
diberi judul “To Build the World Anew” beliau menyerukan
perlunya penataan kembali tata kehidupan dan hubungan antar bangsa-bangsa
di dunia ini.
Sekarang, kita semua merasakan, dan menyaksikan, kebenaran seruan
beliau itu. Kita memang memerlukan perombakan yang mendasar terhadap
keseluruhan tatanan tersebut. Kalau untuk itu diperlukan perbaikan
kinerja badan dunia ini agar lebih mampu memberi sumbangan yang lebih
konstruktif bagi dunia yang makin damai, tertib, lebih aman, lebih
adil, lebih sejahtera dan lebih manusiawi, kita harus berani meninjau,
menyempurnakan dan merevitalisasi kelembagaan dan tatakerja badan
dunia ini.
Kita harus memperkuat kerjasama internasional, dan memperkokoh kerjasama
kawasan. Di Asia Tenggara, kami terus memperkuat ASEAN. Bulan depan
kami akan bertindak sebagai tuan rumah KTT ASEAN ke-IX. Dalam kesempatan
tersebut kami akan memfinalisasi konsepsi ASEAN Security Community.
Semua itu kami maksudkan untuk memperkuat aspek kelembagaan dan tatakerja
ASEAN, sebelum melangkah ke sasaran yang lebih besar lagi. Kami percaya,
ASEAN yang stabil dan damai, akan besar artinya bagi perwujudan tujuan-tujuan
PBB.
Memang tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Tetapi membangun kawasan
yang aman dan damai, serta dunia yang lebih demokratis, memang memerlukan
kesabaran dan kerjakeras. Itu semua jelas merupakan tanggung jawab
kita semua.
Dalam pengalaman kami membangun masyarakat yang lebih demokratis,
kami mengetahui betapa sulitnya semua itu. Kami menyadari, membangun
dunia yang lebih demokratis jelas lebih sulit lagi. Apapun, negara
kami akan tetap memenuhi tanggungjawab internasionalnya dan akan terus
bekerjasama dengan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
lainnya untuk membangun dunia baru yang kita dambakan. Terimakasih.
New York, 23 September 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
